Asahan-Tambunpos.com
Terkait dugaan kasus korupsi di Desa Suka Makmur Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang dipimpin Sukirman, pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (DPP LSM Gemmako) Kabupaten Asahan sudah melakukan unjuk rasa di Kantor Dinas PMD Kabupaten Asahan, Kantor Dinas Inspektorat Kabupaten Asahan dan Kantor Dinas Bupati Asahan dimulai dari pukul 10:00 Wib S/d selesai,Senin, (29/01/2024).
Dijelaskan dari pihak Kantor Dinas PMD Kabupaten (Sekretaris), Kantor Dinas Inspektorat Kabupaten (Sekretaris) dan Kantor Dinas Bupati Asahan (Kaban Kesbangpol) yang diwakili para staf bahwa mereka bertiga hampir senada menunggu proses dan proses diduga kuat menjijikan karena alasannya tidak memuaskan bagi Pengurus DPP LSM Gemmako Kabupaten dan awak media di ruangan Aula Kenanga Kantor Dinas Bupati Asahan.
Menurut keterangan Ketua Umum DPP LSM Gemmako Kabupaten Asahan Dodi Antoni mengatakan, bobrok nya sistem transparansi dan publikasi dalam pelayanan saya berani mengatakan dengan terbuka bahwa sistem kerja di Pemerintah Kabupaten Asahan yang dipimpin oleh H Surya BSc selaku Bupati Asahan tidak kooperatif.
” Dapat kita ambil dari kesimpulan dari hasil unjuk rasa yang kita lakukan diduga ada benarnya komentar dari Kades Sukirman anggaran belum cair DD dan ADD berarti diduga kuat Bupati Asahan terindikasi korupsi dalam anggaran “, ucapnya.
Lanjutnya, Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo saya berharap kepada Bapak untuk segera mengevaluasi sistem kerja pejabat di instansi pemerintah kabupaten asahan yang paling utama adalah H Surya BSc selaku Bupati Asahan karena dalam laporan yang terjadi di Desa Suka Makmur bisa sebagai contoh untuk menjadi alat bukti kuat atau petunjuk bahwasanya telah diduga Bupati Asahan terindikasi korupsi “, Cetusnya.
Pantauan awak media dilapangan, dalam hasil pelaksanaan unjuk rasa yang di lakukan Pengurus DPP LSM Gemmako Kabupaten Asahan dengan terwujudnya audensi namun tetap rasa kekecewaan yang hanya bisa diterima dari hasil komunikasi karena banyak kejanggalan -kejanggalan dalam alasan yang diduga menjadi alibi untuk melindungi para koruptor.
Tim/TP
