Deli Serdang | TambunPos.com, Langit mendung menyelimuti Deli Serdang pada 27 November 2024. Rintik hujan berubah menjadi banjir, menggenangi jalan-jalan kecil hingga lorong-lorong pemukiman. Di balik jendela rumah, warga termenung, bukan hanya karena air yang meluap, tetapi juga karena sebuah realitas pahit: mereka tak tahu harus memilih siapa.
AdvertisementScroll kebawah untuk lihat kontenBaca Juga: Kawasan Hutan Lindung Dipasung !! Pagar Seng Menjadi Simbol Keserakahan
Di sudut lain, gedung megah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Deli Serdang berdiri tegak. Dari sana, keputusan dibuat, anggaran miliaran rupiah digelontorkan atas nama demokrasi. Rp 20.645.000 untuk satu lembaga dalam kegiatan sosialisasi, angka yang fantastis untuk membangun kesadaran politik rakyat. Namun, ketika tirai pesta demokrasi dibuka, yang tampak justru panggung kosong—tanpa pemilih, tanpa partisipasi, tanpa gaung sosialisasi yang berarti.
Anggaran Miliaran, Kesadaran Nol
Dalam laporan resmi, KPU Deli Serdang menyebut telah menggelar 90 kegiatan sosialisasi Pilkada 2024. Namun, di tengah masyarakat, pertanyaan menggantung di udara: di mana sosialisasi itu?
Sebut saja Siti, seorang pedagang di Pasar Lubuk Pakam, yang hanya bisa mengangkat bahu ketika ditanya Tambunpos.com soal pilkada, Jumat (28/2/25).
“Kami hanya tahu ada pemilihan, tapi siapa calon-calon, apa visi-misi mereka, tidak ada yang kasih tahu,” ujarnya.
Kebingungan Siti bukan kasus tunggal. Dari desa ke desa, dari warung kopi ke balai desa, cerita yang sama terdengar: minimnya informasi, nihilnya edukasi. Partisipasi pemilih pun terjun bebas ke angka 32,2% dari 1.439.399 jiwa di Deli Serdang.
Namun, keanehan tak berhenti di situ. Dalam investigasi lebih lanjut, sosialisasi pilkada nyaris tak ditemukan jejaknya di media sosial resmi KPU Deli Serdang. Sementara kegiatan lain dipublikasikan dengan gempita, sosialisasi justru seperti bayangan ada dalam laporan, tapi absen dalam kenyataan.
Lembaga Hantu dan Tirai Gelap Demokrasi
Bau amis permainan kotor mulai tercium. Dugaan menyeruak bahwa lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan sosialisasi bukanlah entitas independen, melainkan jejaring yang dirancang hanya untuk menyerap anggaran. Jika benar, ini bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan skenario sistematis untuk mengelola dana tanpa hasil nyata.
Dalam dunia birokrasi, keheningan sering kali lebih nyaring dari pada seribu kata. Ketua KPU Deli Serdang, Relis Yhanti Panjaitan, hingga saat ini memilih diam. Pesan yang dikirimkan ke ponselnya hanya bertanda centang, tanpa balasan. Beberapa komisioner lain pun ikut bungkam, seakan diam menjadi jawaban paling aman di tengah badai pertanyaan.
Namun, lebih dari sekadar diam, ada yang lebih mencolok: blokir WhatsApp
Ketika tim media mencoba mengonfirmasi Sekretaris KPU Deli Serdang, alih-alih mendapat jawaban, nomor wartawan justru diblokir. Dalam dunia politik, ada yang mengatakan bahwa diam adalah emas. Namun, dalam dunia jurnalisme, diam justru berbicara lebih lantang dari pada seribu kata. Blokir bukan sekadar penolakan komunikasi, melainkan sinyal ketakutan, upaya menutup pintu dari pertanyaan yang tak ingin dijawab.
Demokrasi yang Dikhianati
Pilkada seharusnya menjadi momentum rakyat bersuara. Namun, apa jadinya jika suara itu sengaja di bisukan? Apa jadinya jika anggaran yang seharusnya mencerdaskan pemilih justru masuk ke kantong segelintir orang?
Deli Serdang adalah cermin kecil dari problem demokrasi yang lebih luas. Ketika politik hanya menjadi panggung para elite, ketika partisipasi rakyat hanya angka di atas kertas, maka pemilu tak lebih dari seremoni kosong—megah di permukaan, busuk di dalam.
Mungkin hujan dan banjir memang faktor penghambat, tapi air yang meluap tak bisa sepenuhnya disalahkan. Sebab, yang lebih berbahaya dari banjir adalah kecurangan yang menggerogoti demokrasi dalam sunyi.
Dan dalam sunyi itu, rakyat bertanya: di mana suara kami?
(RD | TP)
