Scroll Untuk Baca Artikel
DaerahHukum dan Kriminal

DPRD Deli Serdang: Wakil Rakyat atau Juru Selamat Pengusaha Bermasalah, Ketua DPRD Deliserdang Bungkam, Ada Apa?

×

DPRD Deli Serdang: Wakil Rakyat atau Juru Selamat Pengusaha Bermasalah, Ketua DPRD Deliserdang Bungkam, Ada Apa?

Sebarkan artikel ini

Oleh: Rendi Adhiyaksa

DPRD
Foto: Zakky Shahri (Sebelah kiri) Wakil Rakyat atau Juru Selamat Pengusaha Bermasalah (Sebelah Kanan). Ada Apa? (dokumentasi editor by: Rendi Adhiyaksa)
DPRD DELI SERDANG WAKIL RAKYAT ATAU JURU SELAMAT

Deli Serdang | TambunPos.com, Dalam dunia perizinan, ada aturan yang jelas dan ada pula jalan berliku yang ditempuh dengan narasi emosional. Kasus terbaru ini menghadirkan tontonan menarik: seorang kuasa hukum yang mempertanyakan keabsahan batas hutan lindung kepada DPRD Deli Serdang, tetapi di saat yang sama meminta perlakuan khusus bagi kliennya yang tak memiliki izin lengkap. Alasannya? Peristiwa 1998. Senin,(10/3/25)

Mari kita telaah logikanya. Jika batas hutan lindung dianggap tidak sah, maka, mengapa tetap meminta DPRD membantu klien yang belum berizin? Bukankah seharusnya legalitas lahan itu dulu yang dipastikan? Ataukah ini hanya strategi klasik: mengaburkan inti masalah dengan memainkan kartu “korban”?

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Baca Juga: Tidak Patuhi SE Bupati, Hive Billiard & Lounge Tetap Beroperasi di Bulan Ramadhan

Baca Juga: HOT NEWS!! PT Tun Sewindu Eksploitasi Simpati Publik Berharap Bebas Tanpa Ikut Regulasi, DPRD Deliserdang Buta Data

Lebih jauh lagi, reformasi 1998 adalah bab sejarah penting bagi bangsa ini, tetapi menjadikannya tameng untuk menghindari regulasi saat ini adalah manuver yang patut dicermati. Hukum tidak bekerja dengan sistem kuota belas kasihan. Jika izin memang sah, cukup tunjukkan buktinya. Jika tidak, ya jangan berlindung di balik narasi historis.

Yang lebih menarik, Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri, memilih bungkam soal ini. Begitu pula kuasa hukum PT Tun Sewindu, Junirwan Kurnia, yang biasanya vokal, kali ini memilih diam seribu bahasa. Ada apa? Apakah ini tanda kebingungan, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang ditutupi?

DPRD Deliserdang tentu memiliki banyak agenda penting, bukan sekadar menyaring mana yang benar-benar berhak mendapat dukungan dan mana yang sekadar membungkus kepentingan pribadi dengan bumbu melodrama. Jika setiap pelanggaran bisa dimaafkan dengan dalih peristiwa masa lalu, buat apa kita punya hukum?

Yang jelas, publik bisa menilai: ini upaya memperjuangkan hak atau sekadar trik lama untuk menghindari tanggung jawab? Dan lebih penting lagi—bungkamnya pihak-pihak terkait, apakah itu bentuk kehati-hatian atau justru pertanda ada sesuatu yang tidak beres?

(RD|TP)