Kota Medan | TambunPos.com — Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Penilaian ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan menjadi raihan WTP kelima secara berturut-turut bagi daerah ini.
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, dalam acara yang digelar di Auditorium BPK Perwakilan Sumut, pada Senin (26/5/2025).
Dalam sambutannya, Paula Henry menjelaskan bahwa terdapat empat aspek utama yang menjadi dasar penilaian BPK dalam memberikan opini terhadap LKPD. Keempat aspek tersebut adalah:
Kesesuaian penyajian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan
Kecukupan pengungkapan informasi.
“Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD 2024 Kabupaten Pakpak Bharat, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Paula.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah yang telah menerima LHP wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan diterima, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Hingga tahun ini, **Kabupaten Pakpak Bharat telah mengoleksi 10 opini WTP**, dengan lima di antaranya diperoleh secara beruntun.
“Ini adalah capaian yang tidak mudah. Semua ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi yang berkesinambungan dari seluruh perangkat daerah, serta peningkatan sistem pengelolaan keuangan yang terus kami dorong,” ujar Bupati Franc Bernhard Tumanggor.
(AS | TP)
