Buruh Kasar Bongkar Muat Sawit PT AIP Mandoge Keluhkan Minimnya Perlindungan Ketenagakerjaan dan Desak Penggantian Ketua SPSI
Asahan | TambunPos.com — Sejumlah anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT AIP Mandoge, Kabupaten Asahan, mengaku kecewa terhadap kepengurusan organisasi yang dinilai tidak transparan dan tidak memperjuangkan hak-hak dasar para buruh.
Para anggota SPSI yang mayoritas bekerja sebagai buruh kasar bongkar muat tandan buah segar sawit di bawah panas terik matahari, merasa tak mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Salah satu keluhan terbesar adalah tidak adanya jaminan keselamatan kerja berupa keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, padahal pekerjaan mereka tergolong berisiko tinggi.
“Kami bekerja menggunakan alat tajam dan di area berbahaya, tapi tidak satupun dari kami terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Ini sangat ironis, padahal iurannya hanya sekitar Rp16.500 per bulan dan bisa dipotong dari gaji kami,” ujar salah satu anggota SPSI yang enggan disebut namanya.
Lebih parah lagi, buruh mengaku tidak pernah mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan, sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 5 Tahun 2025 tentang perubahan atas Permenaker No. 10/2022.
“Organisasi SPSI di tempat lain bisa menikmati BSU, kenapa kami tidak? Apakah karena pengurus kami tidak paham tugasnya?” tambahnya.
Mereka menilai kepengurusan saat ini hanya menikmati jabatan dan gaji dari hasil keringat anggota, tanpa memperjuangkan hak dan keselamatan kerja. Karena itu, para buruh mendesak agar Ketua PUK SPSI PT AIP segera diganti dengan sosok yang memahami manajemen organisasi dan peduli terhadap kesejahteraan anggota.
Tak hanya menyoroti pengurus SPSI, mereka juga menyesalkan sikap manajemen PT AIP yang dianggap tidak peduli pada kondisi para buruh bongkar muat di lingkungan perusahaan.
Mereka berharap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan turun tangan dan mengevaluasi keberadaan SPSI di PT AIP Mandoge demi masa depan para pekerja.
“Kalau pengurus tidak paham organisasi, kami juga yang kena dampaknya. Sudah saatnya ada perombakan,” tegas mereka.
(AH/TP)
