Gunung Kidul I TambunPos.com – Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengembalikan Heri Nugroho ke posisi Ketua DPD Golkar Kabupaten Gunungkidul menuai kekecewaan di kalangan kader internal.
Pasalnya, Heri Nugroho sebelumnya baru saja dinyatakan melanggar kode etik partai, sebuah fakta yang dinilai belum sepenuhnya dipertimbangkan secara matang dalam pengambilan keputusan tersebut.
Sejumlah kader menilai keputusan itu mencederai semangat penegakan etika dan disiplin organisasi yang selama ini digaungkan Partai Golkar. Bagi mereka, sanksi etik seharusnya menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar formalitas yang bisa diabaikan dalam waktu singkat.
Pengembalian Heri Nugroho ke jabatan strategis dinilai berpotensi menimbulkan preseden buruk. Kader khawatir, hal ini akan melemahkan kepercayaan internal terhadap mekanisme organisasi serta menurunkan motivasi kader yang selama ini berupaya menjaga marwah partai di tingkat akar rumput.
“Bagaimana mungkin kader diminta patuh pada aturan jika pelanggaran etik tidak berdampak nyata pada kepemimpinan?” ungkap salah satu kader Golkar Gunungkidul yang enggan disebutkan namanya. Menurutnya, keputusan tersebut terasa tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi.
Selain itu, kondisi ini juga dikhawatirkan berdampak pada citra Partai Golkar di mata publik dan akan berpengaruh di pemilu 2029. Di tengah tuntutan masyarakat akan integritas dan keteladanan elite politik, langkah mengembalikan figur yang baru tersandung persoalan etik berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen partai dalam melakukan pembenahan internal.
Kader berharap pimpinan Golkar di tingkat daerah maupun pusat dapat lebih mendengarkan aspirasi bawah dan melakukan evaluasi menyeluruh. Penegakan kode etik bukan semata soal sanksi administratif, tetapi juga soal menjaga kepercayaan, soliditas, dan masa depan partai.
Keputusan politik memang kerap sarat kompromi, namun tanpa pijakan etika yang kuat, kompromi justru dapat menjadi sumber kekecewaan dan perpecahan di internal partai sendiri.
(Her/TP)
