Foto : Gle
GUNUNGKIDUL (DIY) I TambunPos.com – Rabu, 07 Januari 2026, Setiap kali target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi wisata Gunungkidul gagal tercapai, satu kata selalu muncul ke permukaan: kebocoran. Kata ini diulang seperti mantra, dipercaya tanpa diuji, dan dipakai sebagai jawaban pamungkas. Masalahnya, ketika sebuah daerah terlalu sering menyalahkan kebocoran, patut dicurigai bahwa yang bocor bukan hanya uang melainkan juga kapasitas perencanaan dan keberanian mengakui kegagalan kebijakan.
Menuding kebocoran hingga nyaris “100 persen” bukanlah analisis, melainkan pelarian. Jika benar kebocoran terjadi secara masif, sistem retribusi wisata Gunungkidul seharusnya kolaps total. Namun sistem itu masih berjalan, pendapatan masih masuk, dan destinasi tetap beroperasi. Artinya jelas: masalahnya bukan sesederhana uang yang hilang, tetapi uang yang sejak awal dihitung secara keliru.
Persoalan paling mendasar ada pada penetapan target PAD yang tidak berpijak pada realitas lapangan. Target ditentukan dari balik meja, dengan asumsi kunjungan tinggi otomatis menghasilkan setoran besar. Padahal pariwisata Gunungkidul berbasis alam, sangat rentan cuaca, musiman, dan bergantung pada kualitas infrastruktur. Mengabaikan faktor ini lalu menyalahkan petugas lapangan adalah bentuk ketidakjujuran intelektual.
Lebih ironis lagi, pemerintah daerah menuntut PAD maksimal dari destinasi yang dikelola dengan standar minimal. Jalan rusak, fasilitas seadanya, promosi tanpa inovasi, dan tata kelola yang tumpang tindih antara pemerintah, desa, dan kelompok masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, menargetkan PAD tinggi bukan kebijakan berani, melainkan taruhan sembrono.
Narasi kebocoran juga mencerminkan kegagalan negara hadir secara sistemik. Ketika sistem pencatatan lemah, digitalisasi setengah matang, dan regulasi tumpang tindih, maka kekacauan administrasi adalah keniscayaan. Namun alih-alih membenahi sistem, yang dilakukan justru melempar kesalahan ke bawah—kepada petugas loket, pengelola lokal, atau masyarakat desa yang selama ini menjaga destinasi dengan sumber daya terbatas.
Lebih berbahaya lagi, isu kebocoran kerap dijadikan komoditas politik. Ia efektif membangun kesan seolah-olah pemerintah sudah bekerja maksimal, hanya “dirugikan oleh oknum”. Padahal publik berhak bertanya: di mana audit terbuka? Di mana evaluasi target? Di mana tanggung jawab perencana kebijakan?
Gunungkidul tidak kekurangan potensi wisata. Yang langka justru keberanian untuk bercermin. Selama kegagalan PAD terus ditutup dengan tudingan kebocoran tanpa pembuktian transparan, maka masalah ini akan berulang setiap tahun—dengan aktor berbeda, alasan serupa, dan hasil yang sama: target gagal, kepercayaan publik runtuh.
Sudah saatnya pemerintah daerah berhenti menjadikan kebocoran sebagai alibi. Yang lebih mendesak adalah mengakui bahwa yang bocor selama ini adalah logika perencanaan, bukan semata retribusi wisata.
(Her/TP)
