Gunungkidul I TambunPos.com – Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul yangr berlarut-larut mulai memantik ketidakpuasan di tingkat akar rumput.
Sejumlah fungsionaris partai, khususnya pengurus kecamatan (PK) se-Kabupaten Gunungkidul, menyuarakan protes atas belum jelasnya kepastian pelaksanaan agenda pergantian kepemimpinan tersebut.
Protes itu diwujudkan melalui pemasangan spanduk di kantor DPD Golkar Gunungkidul bertuliskan “Musda Golkar Curang Video Tayang”. Pesan tersebut menjadi bentuk ekspresi kekecewaan sekaligus peringatan terhadap dinamika internal partai yang dinilai tak kunjung menemukan titik terang.
Dewan Penasihat Partai Golkar Gunungkidul, Ratno Pintoyo, menegaskan gerakan tersebut merupakan inisiatif murni dari kalangan akar rumput. Menurutnya, keresahan muncul karena pelaksanaan Musda terus mengalami penundaan hingga berlarut-larut, bahkan telah mendekati satu tahun.
“Ini murni gerakan arus bawah, gerakan fungsionalis Golkar tingkat kecamatan. Tidak ada yang menumpangi,” kata Ratno kepada wartawan, Sabtu (7/11/2026).
Ratno menilai, suara keberatan dari pengurus kecamatan semestinya menjadi perhatian serius pimpinan Golkar di tingkat provinsi. Peringatan dari akar rumput, kata dia, seharusnya direspons dengan sikap terbuka dan evaluasi internal agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Ketika ada warning dari akar rumput, pimpinan Golkar tingkat provinsi harus bisa mawas diri agar tidak terjadi pergolakan yang lebih dahsyat,” ujarnya.
Ia bahkan mengingatkan, apabila pelaksanaan Musda terus dipaksakan tanpa mempertimbangkan aspirasi kader di bawah, bukan tidak mungkin muncul perlawanan yang lebih luas di internal partai.
“Ketika dipaksakan, akan terjadi perlawanan yang masif di tubuh Partai Golkar, khususnya dari akar rumput,” lanjutnya.
Lebih jauh, Ratno menyebut dinamika tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pimpinan Golkar di tingkat provinsi untuk menempatkan diri secara proporsional. Ia menggunakan filosofi Jawa *manjing ajur-ajer*, yakni kemampuan seorang pemimpin membaur, memahami situasi, serta menjaga keseimbangan di tengah perbedaan kepentingan.
Menurutnya, pimpinan partai tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kelompok atau kandidat dalam proses pemilihan ketua. Seluruh kader yang memiliki aspirasi dan maju sebagai calon semestinya mendapatkan perlakuan yang setara.
“Pimpinan partai harus bisa membawa diri, tidak boleh condong ke kanan atau kiri. Ketika ada yang maju sebagai calon ketua, harus didukung bersama-sama sesuai mekanisme organisasi,” tegasnya.
(Her/TP)
