Scroll Untuk Baca Artikel
Daerah

Polemik Internal Golkar Gunungkidul Bergulir ke DPP, 14 PK Tolak Hasil Musda

×

Polemik Internal Golkar Gunungkidul Bergulir ke DPP, 14 PK Tolak Hasil Musda

Sebarkan artikel ini

GUNUNGKIDUL I TambunPos.com–Sebanyak 14 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kabupaten Gunungkidul menggelar aksi damai dan menyampaikan pernyataan sikap menolak hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar yang digelar pada 9 November 2026. Mereka menilai pelaksanaan Musda tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

‎
‎Aksi protes dilakukan dengan membentangkan sejumlah spanduk di halaman Kantor DPD II Partai Golkar Gunungkidul, Sabtu (14/11/2026). Spanduk tersebut antara lain bertuliskan, “Segera Gelar Musda Ulang”, “Jangan Perkosa Hak Kami, Suara PK Resmi”, dan “Gelar Musda Golkar Sesuai AD/ART”.
‎
‎Koordinator PK, Supriyono, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes dari akar rumput Partai Golkar Gunungkidul terhadap hasil Musda XI yang dinilai tidak berlandaskan aturan organisasi.
‎
‎”Intinya, kami menolak hasil Musda kemarin karena tidak sesuai dengan AD/ART,” ujar Supriyono.
‎
‎Selain menolak hasil Musda, Supriyono bersama sejumlah pengurus PK lainnya juga mempersoalkan pembentukan Pelaksana Tugas (Plt) PK yang disebut dilakukan secara mendadak. Mereka menilai pembentukan Plt tersebut bertentangan dengan ketentuan AD/ART partai.
‎
‎”Kami masih berstatus sebagai pengurus PK yang resmi dan sah secara AD/ART. Seharusnya, suara kami yang berhak diperhitungkan dalam Musda Golkar,” tegasnya.
‎
‎Atas persoalan tersebut, para pengurus PK menyatakan akan melayangkan laporan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Mereka meminta DPP melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Musda XI Golkar Gunungkidul sekaligus mendesak agar Musda diulang sesuai mekanisme dan aturan organisasi.
‎
‎Aksi tersebut menjadi bentuk penolakan dari sejumlah pengurus tingkat kecamatan terhadap hasil Musda XI. Kini, polemik internal Golkar Gunungkidul berlanjut ke tingkat pusat, dengan tuntutan agar pelaksanaan Musda dievaluasi dan hak suara PK dipulihkan sesuai ketentuan partai.
‎(Her/TP)