Scroll Untuk Baca Artikel
Daerah

Dugaan Skandal Kredit Rp115 Juta di Bank BKK Jateng KC Tanon Sragen Disorot, LPK-RI Soroti Dugaan Pelanggaran SOP Perbankan dan Tipikor

×

Dugaan Skandal Kredit Rp115 Juta di Bank BKK Jateng KC Tanon Sragen Disorot, LPK-RI Soroti Dugaan Pelanggaran SOP Perbankan dan Tipikor

Sebarkan artikel ini

GROBOGAN I TambunPos.com – Dugaan penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas kredit di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Tanon, Kabupaten Sragen, menjadi sorotan.

Tim Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPC Kabupaten Grobogan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam pencairan kredit senilai Rp115.000.000 yang melibatkan seorang oknum perangkat Desa Karangsono, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan berinisial MST.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Kuasa hukum BAT, suami sah MST yang mengaku namanya dicantumkan sebagai debitur maupun penjamin tanpa persetujuannya, Muhammad Habibul Fahmi, S.H., menyatakan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi, tetapi juga berpotensi mengarah pada dugaan tindak pidana di bidang perbankan serta dugaan tindak pidana korupsi apabila nantinya terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah.

Dugaan Overvaluasi Agunan
Menurut Habibul Fahmi, berdasarkan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2026, dua Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan agunan memiliki total Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekitar Rp50 juta.

Namun demikian, kredit yang disetujui dan dicairkan oleh pihak bank disebut mencapai Rp115 juta.

“Pemberian kredit dengan nilai yang jauh melampaui nilai agunan patut dipertanyakan.

Apabila benar terdapat manipulasi atau penggelembungan nilai taksiran agunan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi pelanggaran prinsip kehati-hatian (prudential banking) sebagaimana diatur dalam ketentuan perbankan,” ujar Habibul Fahmi.

Dugaan Pelanggaran Prosedur Akad Kredit
Selain persoalan nilai agunan, Tim Hukum LPK-RI juga menyoroti dugaan pelanggaran prosedur dalam proses akad kredit.

Menurut keterangan pihak kuasa hukum, BAT mengaku tidak pernah hadir ke kantor Bank BKK Jateng KC Tanon Sragen untuk menjalani proses verifikasi identitas, wawancara, maupun penandatanganan dokumen kredit di hadapan petugas bank.

Sebaliknya, dokumen akad disebut dibawa keluar dari kantor bank dan kemudian ditandatangani di rumah oleh BAT setelah dibawa oleh MST.

Apabila benar terjadi, praktik tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip verifikasi nasabah (Know Your Customer/KYC) dan prosedur operasional yang lazim diterapkan dalam proses pemberian kredit.

Dugaan Kerugian Keuangan Daerah
LPK-RI juga menyoroti status PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Habibul Fahmi, apabila kredit tersebut kemudian bermasalah dan terdapat pelanggaran prosedur yang disengaja, maka aparat penegak hukum dinilai perlu mendalami kemungkinan adanya unsur yang dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Tim Hukum LPK-RI juga mengungkap bahwa MST diduga kembali memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp135 juta pada tahun 2021 di salah satu bank di Kabupaten Grobogan dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Penghasilan Tetap (Siltap).

Fakta tersebut, menurut pihak kuasa hukum, perlu ditelusuri lebih lanjut apabila pada saat yang sama masih terdapat kewajiban kredit sebelumnya yang belum terselesaikan.

Siapkan Langkah Hukum
Atas dugaan tersebut, Tim Hukum LPK-RI DPC Kabupaten Grobogan menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah hukum, antara lain.

Melaporkan dugaan tindak pidana perbankan, dugaan pemalsuan surat, dugaan penipuan, serta dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Direksi PT BPR BKK Jateng terkait dugaan pelanggaran prosedur dan indikasi fraud internal.

Menempuh jalur keperdataan melalui perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor Perkara 3216/Pdt.G/2026/PA.Pwd, yang menurut kuasa hukum juga bertujuan membuktikan bahwa utang yang disengketakan merupakan tanggung jawab pribadi pihak terkait.

Habibul Fahmi menegaskan bahwa kliennya mengaku tidak pernah menikmati dana hasil pencairan kredit tersebut.

(Heri)