Gunungkidul I TambunPos.com– Dari Bumi Handayani, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, saya menyampaikan surat terbuka ini sebagai bentuk kepedulian terhadap marwah institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan tegaknya supremasi hukum. Surat ini bukan lahir dari kebencian terhadap institusi Bhayangkara, melainkan dari kegelisahan atas penanganan perkara dugaan penyimpangan dalam kerja sama layanan laboratorium Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) antara sejumlah Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul dengan pihak swasta, Laboratorium Devara.
Di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, masyarakat tentu menaruh harapan besar terhadap pembenahan institusi Polri, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Komitmen terhadap penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada slogan dan program kerja, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, profesional, transparan, serta tidak pandang bulu.
Persoalan Prolanis–Devara kini menjadi perhatian publik Gunungkidul. Dugaan adanya aliran dana berupa fee dari pihak laboratorium kepada sejumlah oknum di lingkungan Puskesmas memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola kerja sama pelayanan kesehatan. Terlebih, informasi yang berkembang juga mengarah pada dugaan penggunaan rekening pribadi dalam transaksi serta indikasi rekayasa dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.
Persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai urusan administratif biasa. Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik demikian berpotensi bersinggungan dengan persoalan serius, mulai dari konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, hingga tindak pidana korupsi. Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Gunungkidul telah meminta keterangan sekitar 20 kepala Puskesmas. Pemeriksaan tersebut semestinya menjadi bagian penting dalam mengurai konstruksi perkara, menelusuri aliran dana, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.
Akan tetapi, persoalan mendasar yang kini menjadi pertanyaan masyarakat adalah sejauh mana perkembangan penanganan perkara itu. Mengapa setelah berbulan-bulan bergulir, publik belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai arah dan kepastian proses hukumnya?
Penegakan hukum tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pemanggilan dan pemeriksaan saksi. Publik juga berhak mengetahui bahwa setiap proses berjalan secara profesional, terukur, dan memiliki perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
Saya memahami bahwa penyidikan perkara tindak pidana korupsi membutuhkan kehati-hatian, pendalaman dokumen, penelusuran transaksi keuangan, serta pengumpulan alat bukti. Tidak ada tuntutan agar penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tergesa-gesa. Namun, kehati-hatian juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan perkara berlarut-larut tanpa kejelasan informasi kepada masyarakat.
Publik Gunungkidul tentu masih mengingat bagaimana perkara hukum senilai Rp63 juta yang pernah menjerat diri saya diproses hingga bergulir ke meja hijau. Pengalaman tersebut menjadi pembanding yang sulit diabaikan ketika masyarakat melihat penanganan perkara Prolanis–Devara yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan sebagaimana diharapkan.
Perbandingan ini bukan untuk mempertentangkan perkara yang memiliki konstruksi hukum berbeda. Namun, masyarakat patut mempertanyakan konsistensi dan kesetaraan penegakan hukum. Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum dapat bergerak cepat ketika berhadapan dengan figur tertentu, tetapi berjalan lamban ketika menyentuh dugaan penyimpangan yang melibatkan jejaring birokrasi dan pelayanan publik.
Kasus ini bukan sekadar persoalan hubungan bisnis antara Puskesmas dan laboratorium swasta. Di dalamnya terdapat kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat, integritas pengelolaan fasilitas kesehatan, serta akuntabilitas penggunaan dana yang berkaitan dengan program pelayanan publik.
Apabila benar terdapat aliran fee ke rekening pribadi pejabat atau pengelola Puskesmas, maka mekanisme, tujuan, dasar hukum, serta pertanggungjawaban dana tersebut harus dibuka dan diuji secara menyeluruh. Demikian pula apabila terdapat dugaan SPJ fiktif, penyidik perlu menelusuri siapa yang membuat, memerintahkan, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari dokumen tersebut.
Jangan sampai persoalan sebesar ini justru berakhir sebagai pemeriksaan administratif tanpa kejelasan mengenai ada atau tidaknya unsur pidana. Sebaliknya, jangan pula ada pihak yang dikorbankan tanpa pembuktian yang sah.
Ada dua risiko besar apabila penanganan perkara ini terus berlarut-larut tanpa kejelasan. Pertama, kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme dan independensi aparat penegak hukum di Gunungkidul dapat semakin terkikis. Kedua, muncul preseden buruk bahwa dugaan praktik pemberian fee dalam kerja sama pelayanan publik merupakan sesuatu yang dapat ditoleransi.
Atas dasar itu, melalui surat terbuka ini, saya meminta perhatian dan langkah konkret Kapolri untuk:
1. Memerintahkan pengawasan dan evaluasi. Melalui Divisi Propam, Itwasum, serta fungsi pengawasan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat Mabes Polri, melakukan evaluasi terhadap profesionalitas, transparansi, dan progres penanganan perkara dugaan penyimpangan Prolanis–Devara oleh Unit Tipikor Polres Gunungkidul.
2. Memastikan independensi penyidikan. Apabila ditemukan indikasi konflik kepentingan, intervensi, atau ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara, Kapolri perlu mempertimbangkan supervisi khusus maupun pengambilalihan penanganan oleh Polda DIY atau Bareskrim Polri sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku.
3. Mendorong keterbukaan informasi. Meminta jajaran Polres Gunungkidul memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum, termasuk tahapan penanganan, hasil pemeriksaan, serta langkah penyidikan dalam menelusuri dugaan aliran dana dan pertanggungjawaban keuangan.
4. Menjamin penanganan tanpa tebang pilih. Memastikan siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun pengaruhnya di lingkungan birokrasi daerah, diproses sesuai hukum yang berlaku.
Bapak Kapolri,
Kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui keberanian menuntaskan perkara, konsistensi dalam bertindak, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap proses penegakan hukum.
Gunungkidul tidak membutuhkan penegakan hukum yang sekadar terlihat bekerja. Gunungkidul membutuhkan penegakan hukum yang benar-benar bekerja, independen, dan berani menyentuh siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
Jangan sampai perkara dugaan Prolanis–Devara menjadi catatan buruk bagi penegakan hukum di daerah. Jangan biarkan pertanyaan publik berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan.
Surat terbuka ini merupakan suara kegelisahan sekaligus harapan masyarakat agar hukum tetap berdiri tegak, tidak tunduk pada kekuasaan, tidak terpengaruh kepentingan, dan tidak kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan dugaan penyimpangan di lingkungan birokrasi.
Hukum harus tajam kepada siapa pun yang melanggar, bukan tajam kepada pengkritik tetapi tumpul terhadap dugaan penyimpangan kekuasaan.
Demikian surat terbuka ini saya sampaikan. Semoga menjadi perhatian serius Kapolri demi menjaga marwah institusi Polri, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan pelayanan kesehatan masyarakat Gunungkidul terbebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum.
Ratno Pintoyo\
Pengamat Kebijakan Publik / Mantan Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul
(Hm/TP)
SURAT TERBUKA UNTUK KAPOLRI: UJIAN INTEGRITAS TIPIKOR GUNUNGKIDUL DI BALIK DUGAAN SKANDAL PROLANIS–DEVARA




