Pakpak Bharat | TambunPos.com — Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Sumut yang digelar di Gedung Utama Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, selaku pemegang saham terbesar.
Dalam pernyataannya, Bobby menyampaikan bahwa RUPS LB tersebut membahas empat agenda utama. Agenda pertama adalah pengangkatan dua komisaris, yakni Firsal Dida Mutyara sebagai Komisaris Utama dan Agus Fatoni sebagai Komisaris Non-Independen. Keduanya mengisi kekosongan jabatan yang dinilai perlu segera ditetapkan.
“Yang pertama tadi adalah pengangkatan komisaris yang memang kosong dan direkomendasikan untuk segera diisi,” kata Bobby.
Agenda kedua adalah pemberhentian Dewan Direksi PT Bank Sumut, menyusul pengunduran diri dua petinggi bank tersebut, yakni Babay Farid Wajdi selaku Direktur Utama dan Hadi Sucipto selaku Direktur Pemasaran. Bobby menjelaskan bahwa pemberhentian ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pengunduran diri mereka secara resmi.
Agenda ketiga yang dibahas adalah terkait perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Bank Sumut. Namun, pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dilanjutkan dalam RUPS berikutnya.
Sedangkan agenda terakhir adalahpengesahan pemberhentian Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir.
“Memang sudah habis masa jabatannya, jadi tadi pengesahannya saja, agar per hari ini, yang bersangkutan bisa menerima hak-haknya,” terang Bobby.
Bupati Franc Bernhard Tumanggor menegaskan pentingnya kehadiran Bank Sumut bagi masyarakat Pakpak Bharat. Menurutnya, Bank Sumut telah menjadi mitra strategis daerah dalam memberikan kemudahan akses permodalan.
“Bank Sumut merupakan mitra strategis kita di Kabupaten Pakpak Bharat. Bank Sumut hadir dengan banyak kemudahan kredit bagi masyarakat. Butuh modal usaha? Tinggal datang ke Bank Sumut, beres,” ujar Franc di sela kegiatan.
RUPS Luar Biasa ini turut dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara sebagai pemegang saham, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
(AS | TP)
