Aceh Timur I TambunPos.com
Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Aceh Timur, Saiful Anwar, mendesak Aparat Penegak Hukum di Aceh untuk segera mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
Pasalnya, gaji aparatur desa di daerah itu masih tertunda selama tiga bulan, sementara tunjangan tambahan penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga belum dibayarkan hingga penghujung tahun 2024.
“Sudah akhir tahun, tetapi gaji aparatur desa masih tertunda tiga bulan. Ini sangat aneh. Ada apa dengan Pemda Aceh Timur? Apakah ada masalah dalam pengelolaan anggaran atau indikasi penyimpangan? APH Aceh harus segera turun tangan,” kata Saiful Anwar, Senin (23/12/2024).
Saiful menyebut, keterlambatan ini menimbulkan keresahan di kalangan ASN dan aparatur desa yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Ia menegaskan, hak-hak mereka seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Kami sudah menerima laporan dari sejumlah aparatur desa dan ASN. Mereka merasa dipermainkan. Aparatur desa bekerja keras untuk masyarakat, tetapi gaji mereka justru diabaikan. Begitu juga dengan TPP ASN yang seharusnya sudah dibayarkan,” ujarnya.
Menurut Saiful, LAKI Aceh Timur siap menggerakkan aksi jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari Pemkab Aceh Timur untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Hari ini ratusan perangkat desa di Aceh Timur berunjuk rasa di depan Pendopo Bupati Aceh Timur, mereka menuntut pembayaran gaji yang sudah 4 bulan tidak dibayarkan.
Dalam tuntutan nya Ratusan perangkat desa yang berasal dari 24 Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur lakukan Demo yang meminta kepastian kapan pemerintah akan membayarkan tunggakan gaji, perangkat desa.
Dari Pemkab Aceh Timur Pj Bupati Aceh Timur akan membuat sebuah komitmen untuk membayar pada tahun 2025 di bulan Januari
“Kami berjanji akan segera membayar nya” Ucap Pj bupati Aceh Timur.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyebut, keterlambatan pembayaran gaji perangkat desa hingga 4 bulan lamanya ini dikarenakan adanya kesalahan dalam penganggaran di Pemerintah Aceh Timur.
Meski demikian LAKI berharap persoalan ini segera mendapatkan perhatian serius agar hak-hak aparatur desa dan ASN tidak terus terabaikan, terutama menjelang pergantian tahun.
“LAKI akan terus mengawal masalah ini hingga tuntas.” Pungkas Saiful Anwar.
(S/R15)
