Foto: GP3H saat audensi ke kantor DPRD Pasuruan.
Pasuruan|Tambunpos.com, Desas-desus rencana mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Pasuruan semakin menyeruak. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) diminta tak sembarangan dalam mengocok ulang komposisi pejabat menjelang transisi pemerintahan, Senin (6/1/2025).
Dalam audiensi dengan DPRD Kabupaten Pasuruan GP3H menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang dalam mutasi dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan.
“Jangan sampai mutasi jabatan ini justru membuat ASN terkotak-kotak oleh kepentingan politik,” tegas Anjar Suprayitno, Ketua GP3H. Pria asal Gempol ini khawatir mutasi dilakukan berdasarkan suka atau tidak suka terhadap seorang ASN, bukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Kekhawatiran GP3H semakin besar mengingat banyaknya jabatan kosong di tingkat kepala OPD. Anjar menilai, kekosongan jabatan ini berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan.
“Setingkat Kepala OPD jangan sampai kosong, karena ini bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan,” ujarnya.
Senada dengan Anjar, Prima, anggota GP3H lainnya, mencurigai adanya kepentingan politik di balik rencana mutasi yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan. “Kabar yang kami dengar di lapangan kurang enak. Artinya, mutasi yang akan dilakukan ini transaksional,” ungkap Prima.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, menjelaskan bahwa proses mutasi dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang, seperti kepangkatan dan kualifikasi. Ia juga mengakui bahwa tingginya angka pensiunan ASN menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sumber daya manusia.“Jumlah ASN yang pensiun setiap tahunnya mencapai 400 orang. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah ASN yang ada. Dan terkadang kepangkatannya belum memenuhi standar yang sesuai aturan,” ungkapnya.Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, meminta semua pihak untuk bersama-sama mengawasi proses mutasi. Ia berharap mutasi yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.“Ini memang perlu mendapat perhatian publik, karena memang selama ini kami yang di DPRD pun tidak pernah tahu ketika ada mutasi jabatan,” ujarnya.
(MS/TP)
