Pernyataan Wakil Bupati Deli Serdang Dinilai Lukai Al Washliyah, Massa Aksi Ancam Gelombang Unjuk Rasa Lebih Besar
Deli Serdang | TambunPos.com — Ribuan warga yang tergabung dalam Jami’atul Al Washliyah Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 26 Mei 2025, menuntut keadilan atas konflik lahan sekolah dan pernyataan kontroversial Wakil Bupati Deli Serdang, Lomlom Suwondo.
Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Deli Serdang dan sejumlah titik strategis itu digerakkan oleh kemarahan warga atas ucapan Lomlom yang menyebut Deli Serdang sebagai “Kabupaten Nahdliyyin” – sebuah kalimat yang dianggap menghina eksistensi dan sejarah Al Washliyah di daerah tersebut.
“Belum ada NU, belum ada Muhammadiyah, Al Washliyah sudah lebih dulu hadir di Sumatera Timur. Pernyataan Lomlom Suwondo adalah bentuk pengingkaran sejarah dan pelecehan terhadap organisasi Islam yang lahir jauh sebelum Republik ini berdiri,” tegas Banu Wira Baskara, perwakilan warga Al Washliyah saat diwawancarai TambunPos.com dalam kerumunan aksi massa
Baca Juga: Tinjau Gedung SMPN 2 Galang, Wabup : Pemkab Masih Buka Ruang Diskusi dengan Al Washliyah
Dalam aksinya, massa mendesak Wakil Bupati Deli Serdang Lomlom Suwondo dan Direktur RSU dr. Anif, dr. Fahri, untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Al Washliyah. Keduanya dianggap telah mencemarkan nama baik organisasi lewat ucapan dan sikap yang dinilai arogan.
“Kami akan segera melaporkan mereka ke Polda Sumatera Utara. Ini bukan hanya soal konflik aset, tapi soal martabat dan harga diri umat,” ujar Banu, salah satu koordinator aksi.
Pemicu aksi ini juga berasal dari surat perintah Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, yang meminta agar sekolah MTs dan SMA Al Washliyah Patumbukan dikosongkan dalam waktu dua minggu, dengan dalih lahan tersebut adalah aset Pemkab. Padahal, menurut warga, sudah ada tiga putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tanah tersebut sah milik Al Washliyah.
Lomlom Suwondo dalam pernyataannya saat kunjungan ke SMPN 2 Patumbukan menawarkan agar siswa dari dua lembaga — negeri dan swasta — digabung dalam satu gedung. Pernyataan ini langsung ditolak warga.
“Tidak mungkin digabung, kami punya aturan dan identitas sendiri. Jika Pemkab ngotot, silakan saja bongkar gedung itu. Tapi kami akan terus melawan,” kata Banu.
Massa mengancam akan menggelar aksi susulan dalam skala lebih besar jika tidak ada solusi adil dari Pemkab Deli Serdang. Mereka menegaskan tidak akan mundur selangkah pun untuk memperjuangkan hak dan martabat Al Washliyah.
“Kami ini bukan kelompok yang bisa dipermainkan. Kami akan lawan secara hukum, secara sosial, dan secara moral. Jangan salahkan kami jika ribuan kader Al Washliyah dari seluruh Sumatera Utara turun kembali ke jalan,” tutup Banu.
(RD | TP)
