GUNUNGKIDUL (DIY) I TambunPos.com – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kembali memasang target ambisius: menekan angka kemiskinan hingga 12 persen pada 2026. Target tersebut diiringi dengan alokasi anggaran besar, mencapai Rp588,25 miliar untuk program penanggulangan kemiskinan pada tahun anggaran ini. Namun, di balik klaim keseriusan dan angka anggaran yang fantastis, efektivitas program kembali menjadi sorotan.
Pelaksana Tugas Kepala Bapperinda Gunungkidul, Chairul Agus Mantara, menyatakan bahwa komitmen pengentasan kemiskinan telah disusun secara terencana dan terintegrasi.
“Pemkab terus berupaya serius menurunkan angka kemiskinan di Gunungkidul pada tahun anggaran 2026 melalui program yang sudah dirancang secara sistematis,” ujar Agus Mantara, Minggu (01/02/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut mengacu pada Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2022–2026 serta penandaan kegiatan kemiskinan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Total anggaran Rp588.250.955.871 itu tersebar dalam 81 program, 115 kegiatan, dan 322 subkegiatan yang melibatkan 21 OPD, 18 kapanewon, serta 30 UPT Puskesmas.
Besarnya sebaran program justru memunculkan kekhawatiran akan minimnya fokus dan lemahnya dampak. Mantara menyebut ada tiga strategi utama yang dijalankan, yakni menekan beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
“Setelah Musrenbang, kami bersama kapanewon juga melakukan pemutakhiran data agar penanganan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, lebih tepat sasaran,” katanya.
Namun, pemutakhiran data yang terus diulang setiap tahun menandakan persoalan klasik yang belum tuntas. Di sisi lain, penurunan kemiskinan berjalan relatif lambat jika dibandingkan dengan besarnya anggaran yang digelontorkan.
Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Gunungkidul, Joko Parwoto, mengakui target 2026 tidak mudah dicapai. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Gunungkidul turun dari 15,18 persen pada 2024 menjadi 14,15 persen pada 2025.
“Target kami sebenarnya bisa turun sampai 13 persen. Kalau bisa mencapai 12,5 persen tentu lebih baik lagi,” ujar Joko.
Meski optimistis, Joko tak menampik tantangan besar yang dihadapi. “Dengan semangat bersama dan pelaksanaan program yang tepat, kami yakin penurunan angka kemiskinan di Gunungkidul bisa dimaksimalkan,” tuturnya.
Dengan sisa waktu yang semakin sempit menuju 2026, publik kini menunggu lebih dari sekadar janji dan optimisme. Ratusan miliar rupiah anggaran akan diuji bukan oleh banyaknya program, melainkan oleh sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mampu mengubah kehidupan warga miskin Gunungkidul bukan hanya mempercantik angka statistik.
(Her/TP)
