Scroll Untuk Baca Artikel
Daerah

Proyek Bangunan Rehabilitasi Sekretariat BKAD Kab Situbondo Dikerjakan Asal Jadi

×

Proyek Bangunan Rehabilitasi Sekretariat BKAD Kab Situbondo Dikerjakan Asal Jadi

Sebarkan artikel ini

Foto: Proyek bangunan rehabilitasi sekretariat BKAD Kabupaten Situbondo.

DELISERDANG | TambunPos.com – Proyek rehabilitasi teras gedung sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Situbondo menuai kontroversi. Proyek senilai Rp 145.999.750,- dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang dikerjakan oleh CV. Cipinang Grup dengan Nomor SPK 000.3.2/1075/43.403/PPK/2025, diduga dikerjakan secara asal-asalan. Selasa (10/06/2025).

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Informasi yang dihimpun menyebutkan, selama proses pengerjaan, tidak terlihat adanya pelaksana kegiatan di lapangan. Lebih mengkhawatirkan lagi, pekerjaan diduga tidak berdasarkan gambar perencanaan yang jelas, melainkan hanya mengandalkan pengalaman, sehingga menyimpang dari rencana awal Serta Dalam Proses Pengolahan Material Pasir dan Sementara Menggunakan Manual/Tanpa Molen

Kejanggalan lain, terungkapnya Lemahnya Pengawasan Dari Pihak konsultan pengawas Serta Pihak Dinas di lokasi proyek , Hal ini menimbulkan kecurigaan kuat adanya penyelewengan anggaran dalam proyek rehabilitasi tersebut, yang mencakup juga pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya di lingkungan BKAD.

Dengan nilai kontrak ratusan juta rupiah, praktik pengerjaan yang diduga dilimpahkan ke pihak ketiga oleh CV. Cipinang Grup semakin memperkuat dugaan penyimpangan. Akibatnya, rehabilitasi teras gedung sekretariat BKAD Kabupaten Situbondo dikhawatirkan tidak akan sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Pihak terkait, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Situbondo dan instansi pengawas, diharapkan segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengklarifikasi dugaan penyelewengan anggaran ini dan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Publik menantikan penjelasan resmi .

(Red/TP)