GUNUNGKIDUL (DIY) I TambunPos.com – Kasus sengketa tanah milik Mbah Sadikem, warga Padukuhan Nglaran, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, kian memanas serta menuai sorotan tajam publik pada Kamis Kliwon (08/01/2026).
Polemik panas ini mencuat ke ruang publik setelah adanya sebuah video yang beredar memperlihatkan upaya konfirmasi dari Rahmat Subandi, kuasa hukum Mbah Sadikem, ke Kantor Kalurahan Ngalang. Alih-alih mendapatkan penjelasan administratif terkait sengketa tanah tersebut, Rahmat justru mendapat respons bernada arogan dari Lurah Ngalang, Suharyanta.
Berdasarkan sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok milik “Rahmat” memicu gelombang protes netizen pada Kamis (08/01/2026). Dalam video terkait transparansi tata kelola tanah di Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul tersebut, diunggah pada 5 Januari 2026 dan telah ditonton lebih dari 249,6 ribu kali.
Rekaman video tersebut, mempertontonkan Lurah Ngalang Suharyanta terdengar melontarkan ucapan bernada merendahkan, serta menolak memberikan keterangan lebih lanjut. Ironisnya, lurah Suharyanta juga melarang keras perangkat kalurahan lain untuk memberikan penjelasan kepada awak media maupun kuasa hukum.
“Ora sudi, ora rep jawab, koe ki lak residivis to mas, ono masalah opo aku karo koe,” ujar Suharyanta dalam video tersebut.
Ia juga terdengar melarang bawahannya berbicara dengan mengatakan, “Aku pimpinanmu, ora sah njawab, lungo koe.”
Sikap tersebut memicu kecaman luas dari masyarakat dan warganet. Banyak pihak menilai tindakan oknum lurah itu mencerminkan arogansi kekuasaan serta bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, tanah yang semula diduga kuat merupakan tanah Sultan Ground (SG) tersebut, kini telah berubah status menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Lurah Ngalang Suharyanta.
Gelombang kritik menguat. Publik mempertanyakan ada tidaknya aktor kuat di balik kasus ini. Dari beberapa komentar netizen mendesak untuk Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan klarifikasi dan penelusuran secara menyeluruh.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi hak warga kecil, serta memastikan aparatur pemerintah bersikap profesional, beretika, dan taat hukum.
Hingga berita ini dipublikasikan, awak media masih ingin mencari fakta lain dibalik permasalah yang terjadi di Kalurahan Ngalang. Serta akan mencoba menemui Panewu Gedangsari untuk mencoba mencari informasi terkait langkah yang sudah di lakukan dari internal Kapanewon.
(Her/TP)
