Keterbukaan bukan sekadar slogan. Pelayanan publik seharusnya memberikan ruang komunikasi yang jelas, terbuka, dan tidak berbelit-belit.
BATANG, JAWA TENGAH | Tambunpos.com — Upaya wartawan untuk menemui pimpinan atau perwakilan pimpinan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Batang pada Rabu, 9 September 2026, sekitar pukul 09.41.56 WIB, disebut belum mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.
Kedatangan tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai wartawan sekaligus bagian dari kontrol sosial masyarakat. Tujuannya untuk memperoleh informasi dan meminta penjelasan secara langsung terkait kepentingan publik.
Namun, berdasarkan pengalaman di lapangan, upaya untuk bertemu dengan pimpinan maupun wakilnya justru dinilai seperti diputar-putar dan tidak mendapatkan kepastian kapan dapat ditemui.
Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan. Jika wartawan yang datang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial saja kesulitan mendapatkan akses komunikasi dengan pihak terkait, bagaimana masyarakat biasa yang ingin menyampaikan aspirasi atau meminta penjelasan?
Kritik ini bukan ditujukan untuk menghakimi ataupun menuduh adanya pelanggaran. Justru sebaliknya, pihak Dishub Batang diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan tidak dapat ditemuinya pimpinan atau pejabat yang berwenang.
Wartawan memiliki fungsi untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi antara insan pers dan instansi pemerintah seharusnya dibangun secara terbuka, profesional, dan tidak berbelit-belit.
Jangan sampai pintu pelayanan publik terlihat terbuka, tetapi ketika masyarakat maupun wartawan datang membawa pertanyaan, yang diberikan justru alasan untuk menunggu dan menunggu.
Transparansi bukan sekadar slogan. Keterbukaan justru diuji ketika ada pihak yang datang membawa pertanyaan kritis.
Hingga berita ini disusun, pihak Dishub Kabupaten Batang diharapkan memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut. Apakah memang pimpinan sedang tidak berada di tempat, atau ada mekanisme tertentu yang menyebabkan wartawan harus kesulitan untuk memperoleh akses konfirmasi?
Publik tentu berhak mendapatkan penjelasan yang terang agar tidak muncul persepsi bahwa suara masyarakat dan fungsi kontrol sosial sedang diabaikan.
(Wartawan/Kastono)
