Deli Serdang | TambunPos.com, Kebijakan Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, dalam menarik mobil dinas pejabat eselon IV dengan alasan efisiensi anggaran tampaknya masih menyisakan tanda tanya besar. Di satu sisi, langkah ini diklaim bisa menghemat anggaran hingga Rp3,2 miliar per tahun. Namun, di sisi lain, kendaraan dinas yang katanya “untuk penghematan” justru malah dialihkan ke organisasi non-pemerintah. Dan anehnya, kebetulan sekali (atau memang disengaja?) mayoritas organisasi penerima adalah mereka yang “setia” mendukung Bupati dalam Pilkada kemarin.
Sejumlah mobil dinas yang sebelumnya digunakan pejabat kini dipinjam pakaikan kepada lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Karang Taruna. Nama-nama ini memang terdengar familiar, bukan? Ya, sebagian besar adalah lembaga yang disebut-sebut dekat dengan tim pemenangan saat Pilkada 2024.
Baca Juga: Dugaan Penyulingan Tiner Ilegal di Mojokerto, Aparat Diminta Bertindak Tegas
Saat publik mulai bertanya-tanya, Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Deli Serdang Khairul Azman, akhirnya angkat bicara, meskipun jawabannya jauh dari kata memuaskan. Kamis (20/3/25).
Dikatakan Khairul Azman sesuai ketentuan diperbolehkan pinjam pakai dan untuk operasionalnya menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna, jadi tidak berpengaruh ke anggaran.
Selanjutnya , ia menyampaikan bahwa kendaraan ini hanya “dipinjamkan”, bukan diberikan, dan biaya perawatannya ditanggung oleh si peminjam. Namun, yang menjadi pertanyaan besar: Jika benar-benar demi efisiensi, mengapa kendaraan ini tidak dijual saja agar uangnya kembali ke kas daerah? Mengapa justru diberikan ke kelompok tertentu?
Lebih menarik lagi, Pemkab Deli Serdang berencana menyewa mobil untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kendaraan dinasnya rusak. Jadi, mobil dinas pejabat ditarik untuk menghemat anggaran, lalu kendaraan tersebut diberikan ke organisasi tertentu, kemudian Pemkab malah keluar biaya lagi untuk sewa mobil bagi OPD? Ini efisiensi atau hanya pemindahan anggaran dengan skema baru?
Lukam Hakim Tanjung Senior Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Provinsi Sumatera Utara menyampaikan kegelisahannya. “Kalau alasannya efisiensi, kenapa mobil malah diberikan ke lembaga yang bukan bagian dari pemerintahan? Dan kenapa kebetulan semua penerimanya orang dekat dengan Bupati? Ini membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah ini efisiensi atau justru cara halus untuk membalas jasa?”
Lebih menarik lagi, ketika ditanya soal dugaan “cawe-cawe” dalam kebijakan ini, Khairul Azman memilih diam seribu bahasa. Apakah ini karena tidak ada jawaban yang cukup meyakinkan, atau memang lebih nyaman membiarkan isu ini menguap begitu saja?
Publik pun kini menuntut jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar:
Siapa yang menentukan penerima mobil dinas ini? Apakah ada mekanisme seleksi yang jelas atau hanya berdasarkan kedekatan politik?
Apa jaminan kendaraan ini benar-benar digunakan untuk kepentingan publik? Ataukah nantinya hanya menjadi kendaraan pribadi yang berkedok fasilitas organisasi?
Benarkah ini efisiensi atau hanya akal-akalan? Jika alasan penghematan anggaran digunakan, maka sewa mobil untuk OPD justru menjadi kontradiksi besar.
Sampai berita ini diturunkan, pemerintah daerah kabupaten deliserdang masih belum memberikan jawaban yang bisa menghilangkan kegelisahan publik. Masyarakat pun hanya bisa menunggu atau mungkin sudah bisa menebak sendiri ke mana arah kebijakan ini sebenarnya berjalan. Yang jelas, jika benar ada ‘cawe-cawe’ dalam kebijakan ini, maka penghematan anggaran hanyalah alasan manis untuk menutupi realitas yang pahit.
(RD | TP)
