Scroll Untuk Baca Artikel
Daerah

Gerbang Integrasi Dibuka, Sidang TPP Tentukan Nasib Warga Binaan

×

Gerbang Integrasi Dibuka, Sidang TPP Tentukan Nasib Warga Binaan

Sebarkan artikel ini

Lubuk Pakam I TambunPos.com – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Sumatera Utara Lakukan Sidang TPP Warga Binaan pada Kamis (17/09/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Teknis Lantai 2 ini dihadiri oleh Hakim Sanjaya selaku Kalapas Lubuk Pakam yang diwakili oleh Kasi Binadik dan Giatja, Bastian Surya Manik selaku Ketua Tim Sidang serta dihadiri seluruh anggota sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan), Pembimbing Kemasyarakatan dan para peserta sidang.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Sidang TPP dilaksanakan untuk membahas dan memberikan pertimbangan terhadap program pembimbingan yang akan dijalankan oleh klien pemasyarakatan.

Dalam forum tersebut, setiap Pembimbing Kemasyarakatan memaparkan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) serta perkembangan klien yang menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan.

Selaku ketua Tim Sidang TPP, Bastian mengatakan tujuan diselenggarakannya kegiatan sidang TPP ini adalah menilai kelayakan para WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang akan mendapatkan Hak Integrasinya.

“Kegiatan ini merupakan sebuah amanat Undang – Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. “Semoga melalui sidang TPP ini dapat memberikan kesempatan bagi para WBP untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik,” ujar Bastian.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasubsi Registrasi dan Bimkemaswat, Brema Barus selaku Sekretaris. Dalam keterangan yang dihimpun oleh Tim Humas Lapas, Brema menyampaikan bahwa kegiatan sidang TPP yang dilakukan hari ini dihadiri oleh 31 (Tiga Puluh Satu) orang WBP.

“Ini merupakan sebuah kegiatan asimilasi (proses reintegrasi sosial) bagi seluruh WBP kita untuk bersiap – siap kembali ke kehidupan Masyarakat. Kami jamin pengusulan hak ini transparan dan akuntabel. Tidak ada biaya sepeser pun yang dibebankan. Ini adalah hak mereka yang sudah memenuhi syarat,” tutup Brema.

(R15/TP)