LUBUK PAKAM I TambunPos.com – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berhasil melaju ke Tahap II Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026. Pada tahap ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melakukan wawancara dan verifikasi terkait capaian pembangunan, kualitas dokumen perencanaan, proses penyusunan, serta implementasi program unggulan Demi Pemula Sepeda Bagus di Aula Cendana, Senin (6/7/2026).
Program Demi Pemula Sepeda Bagus merupakan akronim dari Deli Serdang Mewujudkan Impian Pendidikan Murah dan Berkualitas, Sekolah Peduli Keluarga dan Anak Berkebutuhan Khusus. Program ini mengantarkan Deli Serdang ke lima besar dari 416 kabupaten yang ada di Indonesia.
Tahapan II ini ditandai dengan kedatangan tim penilai terdiri atas Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Dr Taufik Hanafi, Dr Himawan Hariyoga Joyokusumo; serta tim penilai independen yang juga Guru Besar Tata Kelola Kebijakan Publik UGM, Prof Gabriel Lele untuk melakukan wawancara dan verifikasi lapangan terkait program dan manfaatnya. Selain hadir langsung, tim penilai independen yakni Prof Benedictus Raksaka Mahi juga hadir secara daring.
Didampingi Ketua TP PKK, Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan dalam paparannya mengatakan program Demi Pemula Sepeda Bagus lahir dari kondisi masih banyaknya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang belum memperoleh layanan pendidikan. Dari 1.603 ABK yang terdata, sebelumnya terdapat 718 anak yang belum terlayani.
Melalui kolaborasi lintas sektor, layanan pendidikan, kesehatan, dan pendampingan kini diberikan secara terintegrasi melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), puskesmas, rumah sakit, pemerintah desa, hingga Tim Penggerak PKK.
Hasilnya, jumlah ABK yang belum terlayani berhasil ditekan drastis menjadi 101 anak, sedangkan penerima layanan meningkat menjadi 617 anak melalui 23 lembaga di 18 kecamatan.
Dampak program juga terlihat dari meningkatnya kemandirian anak berkebutuhan khusus. Dari 284 ABK yang menjadi sasaran pendampingan, jumlah anak yang mampu mandiri meningkat dari 58 orang menjadi 190 orang.
Aci, sapaan Asri Ludin Tambunan, menegaskan bahwa inovasi tersebut tidak hanya berorientasi pada pelayanan pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Manfaat program ini kami rasakan bertingkat. Anak menjadi lebih mandiri, orang tua lebih terampil mendampingi, layanan kesehatan dan terapi diberikan secara gratis, bahkan orang tua maupun anak yang kini mampu bekerja turut berkontribusi menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Karena itu, program ini terhubung langsung dengan indikator makro pembangunan yang kami paparkan,” tambah Bupati.
Keberhasilan inovasi tersebut juga mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Saat ini program sedang dalam proses memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta difasilitasi melalui business matching dengan dunia usaha dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar dapat direplikasi di daerah lain.
“Program ini pun terbukti berkelanjutan dan telah direplikasi di luar daerah, antara lain oleh Kementerian Sosial melalui Sentra Budi Perkasa di Palembang, oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai, dan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Inilah wujud pembangunan yang inklusif, yang tidak meninggalkan satu pun anak Deli Serdang,” terang Aci lagi.
Selama proses dialog, Tim Penilai Nasional juga mendalami sejumlah indikator makro, termasuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa tingginya aktivitas pelaku UMKM yang belum tercatat sebagai pekerja formal, serta tingginya mobilitas penduduk yang dihitung berdasarkan domisili oleh BPS, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka pengangguran terbuka. Meski demikian TPT sukses diturunkan dari 9,13 pada tahun 2021 menjadi 7,69 di tahun 2025. Di sisi lain, pemerintah daerah terus memperluas kesempatan kerja melalui pelatihan, job fair, dan pemberdayaan masyarakat.
Di sisi kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan terus mengalami penurunan dari 4,01 persen pada 2021 menjadi 3,11 persen pada 2025, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara (7,24 persen) maupun nasional (8,25 persen). Ketimpangan pendapatan juga tetap terjaga dengan Gini Ratio 0,271, yang mencerminkan distribusi pendapatan masyarakat relatif merata.
Tidak hanya itu, kualitas sumber daya manusia juga terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Deli Serdang mencapai 78,29, lebih tinggi dari rata-rata nasional (75,90) maupun Provinsi Sumatera Utara (76,47). Sementara Umur Harapan Hidup mencapai 74,02 tahun, Harapan Lama Sekolah 13,46 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah 10,50 tahun.
Pertumbuhan ekonomi Deli Serdang pada tahun 2025 tercatat 4,55 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,53 persen. Kontribusi PDRB Deli Serdang juga menjadi tertinggi kedua di Sumatera Utara, yakni 13,10 persen, sekaligus mempertegas posisi Deli Serdang sebagai salah satu penopang utama perekonomian provinsi.
“Tentu kami berharap memperoleh hasil terbaik. Namun yang lebih penting, proses penilaian ini menjadi bahan evaluasi agar pembangunan di Deli Serdang terus meningkat dari waktu ke waktu. Kami akan memberikan yang terbaik yang kami miliki selama proses penilaian berlangsung,” pungkasnya.
Anggota Tim Penilai Nasional, Taufik Hanafi, mengapresiasi berbagai capaian pembangunan Kabupaten Deli Serdang. Menurutnya, program unggulan ini layak untuk dipresentasikan di ajang penghargaan nasional lainnya.
“Kami sangat senang berkunjung ke daerah yang angka kemiskinannya tergolong rendah. Program-program unggulan Deli Serdang juga berpotensi didaftarkan pada SDGs Awards Bappenas,” katanya.
Keterbukaan jawaban yang diberikan, lanjut Hanafi, menjadikan kesan positif selama proses verifikasi berlangsung. Keterlibatan TP PKK yang ditunjukkan dalam melakukan edukasi dan vokasi juga dipandang sangat penting demi keberlangsungan program dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Pelaksanaan tahap wawancara hari ini melampaui ekspektasi kami. Terima kasih atas keterbukaan dan kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menyampaikan berbagai informasi yang kami perlukan untuk proses verifikasi,” pungkasnya Hanafi.
Proses wawancara dan verifikasi lapangan berlangsung selama dua hari, 6-7 Juli dengan pendalaman melalui dialog dengan perangkat daerah, camat, serta penerima manfaat untuk memastikan bahwa berbagai capaian pembangunan benar-benar lahir dari proses perencanaan yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat..
(R15/TP)
