Gunungkidul I TambunPos.com – Polemik Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul semakin memanas. Kali ini, Dewan Penasihat Partai Golkar Gunungkidul, Ratno Pintoyo, melontarkan kritik terhadap langkah DPD Partai Golkar DIY yang membentuk Pelaksana Tugas (Plt) terhadap sejumlah Pimpinan Kecamatan (PK) menjelang Musda.
Ratno mempertanyakan dasar organisatoris pembentukan Plt tersebut. Menurut dia, pergantian pengurus kecamatan melalui mekanisme Plt tidak bisa dilakukan secara mendadak tanpa alasan dan prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
”Sesuai AD/ART Partai Golkar, Plt PK atau Pimpinan Kecamatan boleh dibentuk apabila pengurus berhalangan tetap atau melakukan pelanggaran etik. Padahal, PK Golkar yang sekarang masih berstatus sah sesuai AD/ART dan peraturan perundang-undangan,” ujar Ratno, Selasa (10/11/2026).
Ia menilai, langkah tersebut justru menimbulkan persoalan baru di tengah konflik internal partai. Terlebih, pembentukan Plt dilakukan menjelang Musda XI yang menjadi forum penting dalam menentukan kepemimpinan Golkar Gunungkidul periode 2026–2031.
Ratno juga mempertanyakan konsistensi DPD Golkar DIY dalam menerapkan aturan organisasi. Ia menyoroti adanya dugaan pelanggaran etik berat berupa perbuatan asusila yang disebut melibatkan Ketua DPD Golkar Gunungkidul, tetapi menurutnya tidak diikuti tindakan organisasi yang sebanding.
”Ini yang menjadi kejanggalan. PK yang masih sah dan tidak melakukan pelanggaran apa pun justru di-Plt. Sementara, ketika ada dugaan pelanggaran etik berat berupa perbuatan asusila yang melibatkan Ketua DPD II, mengapa tidak dilakukan langkah organisasi yang sama? Ini sungguh aneh,” tegasnya.
Bagi Ratno, persoalan tersebut bukan sekadar pergantian struktur kepengurusan. Lebih dari itu, menyangkut konsistensi, keadilan, dan kepatuhan terhadap aturan internal partai.
Ia mengingatkan agar kewenangan organisasi tidak digunakan untuk mengubah peta kekuatan menjelang Musda. Sebab, pengurus kecamatan memiliki posisi strategis dalam mekanisme pengambilan keputusan partai, termasuk terkait hak suara dalam forum Musda.
”Kalau memang ada pelanggaran, proses sesuai aturan. Jangan sampai kewenangan organisasi justru digunakan untuk memberhentikan atau mengganti pengurus yang masih sah tanpa dasar yang jelas,” imbuhnya.
Persoalan ini semakin memperpanjang polemik Musda XI Golkar Gunungkidul. Sebelumnya, sejumlah pengurus kecamatan mempersoalkan pelaksanaan Musda yang digelar di Kantor DPD Golkar DIY, Senin (9/11/2026). Mereka menilai pengurus kecamatan yang memiliki hak suara tidak dilibatkan dalam proses tersebut.
Kini, selain mempersoalkan keabsahan proses Musda, muncul pula pertanyaan mengenai legitimasi pembentukan Plt PK. Dua persoalan tersebut berpotensi menjadi ujian bagi soliditas internal Partai Golkar Gunungkidul.
(Her/TP)
PK Yang Sah di Plt Ratno Pintoyo Pertanyakan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua DPD II Golkar Gunungkidul
