MEDAN I TambunPos.com – Pengerjaan proyek drainase di Jalan Luku II, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, menuai keluhan setelah merusak fasilitas umum berupa lapangan sepak bola yang selama ini digunakan anak-anak sekolah untuk pelajaran olahraga dan klub sepak bola untuk latihan setiap hari.
Kondisi lapangan kini berubah menyerupai kubangan kerbau akibat dilintasi kendaraan pengangkut material dan dijadikan tempat parkir alat berat. Tanah bekas galian parit serta sampah sisa penebangan kayu berserakan, membuat lapangan tidak lagi bisa digunakan. Lebih mengkhawatirkan, bekas galian yang cukup dalam dibiarkan terbuka dan menyerupai kolam sehingga mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak.
Persoalan semakin mencuat karena sejak awal pengerjaan tidak terlihat papan informasi proyek maupun keterangan nilai pagu anggaran. Warga tidak mengetahui siapa kontraktor pelaksana, berapa nilai pekerjaan, siapa pengawasnya, dan berapa lama proyek tersebut dikerjakan.
Salah seorang warga berinisial YMG mempertanyakan transparansi pekerjaan tersebut. Menurutnya, aktivitas proyek terus berjalan meskipun identitas dan informasi anggaran tidak terlihat di lokasi.
“Sejak awal pengerjaan tidak ada terlihat plang proyek maupun nilai pagunya, sementara pengerjaan terus berjalan. Apa ini bukan proyek siluman? Sejak wali kota sekarang, banyak kali kami lihat proyek yang dikerjakan tidak beres,” ungkap YMG.
Ia juga melontarkan kritik terhadap Wali Kota Medan yang dinilainya harus lebih memperhatikan kualitas pembangunan daripada sekadar penampilan. “Wali kota jangan hanya pandai bergaya klimis dengan rambut diberi pomade, sementara kualitas kerja saja tidak tahu dan tidak terkontrol. Kami masyarakat yang merasakan langsung dampaknya,” tegasnya.
YMG turut menyampaikan bahwa dirinya mendengar informasi mengenai Wali Kota Medan yang disebut-sebut dilaporkan ke KPK. Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dan bukti resmi. “Mau sampai kapan negara ini tertata rapi kalau suara rakyat saja tidak didengar? Kalau pemimpin tidak amanah, bagaimana dengan pejabat yang berada di bawahnya?” lanjutnya.
Kondisi tersebut menuntut penjelasan Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan. Bagaimana pengawasan proyek dilakukan hingga lapangan olahraga masyarakat dijadikan lintasan kendaraan material dan tempat parkir alat berat? Siapa kontraktor pelaksana, berapa nilai kontraknya, serta mengapa papan informasi proyek tidak tersedia di lokasi?
Kontraktor juga harus menjelaskan siapa yang mengizinkan penggunaan lapangan tersebut dan kapan fasilitas umum itu dipulihkan. Tanah bekas galian, sampah pekerjaan, serta lubang berbahaya harus segera ditangani. Jangan sampai kontraktor menyelesaikan pekerjaan drainase lalu meninggalkan kerusakan yang harus ditanggung masyarakat.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, SDABMBK perlu membuka informasi mengenai anggaran, pelaksana, pengawas, dan masa pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembangunan yang menggunakan uang rakyat tidak boleh hanya mengejar penyelesaian fisik, sementara fasilitas umum rusak, keselamatan anak-anak terancam, dan informasi proyek tidak diketahui masyarakat. Wali Kota Medan dan SDABMBK harus menjawab persoalan di Jalan Luku II dengan penjelasan terbuka serta tindakan nyata, bukan membiarkan keluhan warga tanpa kepastian.
Sadisnya lagi Kabid Drainase PUPR SDABMBK Kota Madan Hardy Patuan H Sibarani memilih bungkam saat dikonfirmasi .
(M)




