Ket Gambar; Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan Pasaribu
JAKARTA | TambunPos.com – Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan Pasaribu, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta gagal menjamin hak warga untuk beribadah dengan tenang.
Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan jiwa masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Selatan yang masih mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah.
“Jaminan untuk dapat beribadah dengan tenang tidak lepas dari isu kesehatan jiwa atau mental health. Masih banyak umat Nasrani yang mengalami ketidaknyamanan untuk beribadah, khususnya di wilayah Jakarta Selatan,” tegas August di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Baca juga : Puluhan Bangunan Ilegal di Cakung Berdiri Tegak Meski Sudah Diberi SP, Diduga Ada “Uang Pelicin”
August menyoroti sejumlah kasus yang menimpa jemaat gereja, di antaranya Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ciganjur dan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Tanjung Barat.
Ia menjelaskan, HKBP Ciganjur selama puluhan tahun kesulitan mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah. Akibatnya, jemaat terpaksa menumpang ibadah di Gereja Cilandak Marinir.
“Bayangkan bagaimana jauhnya jarak yang mereka tempuh hanya untuk beribadah dengan tenang. Apa tidak stres?” ucapnya.
Sementara itu, nasib serupa dialami jemaat GBKP Tanjung Barat. Meski sebelumnya sudah aman beribadah, mereka kini harus pindah ke Gelanggang Olahraga (GOR) Pasar Minggu usai diusir saat proses renovasi bangunan gereja.
“Tentu saja, ini membuat kejiwaan jemaat menjadi sangat terganggu,” tambahnya.
Kasus lain juga menimpa jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jagakarsa yang terletak di Jalan Durian. Padahal sarana dan prasarana gereja sudah lengkap serta jemaat dinilai sudah lama beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.
Baca juga : Polresta Deli Serdang Renovasi Jembatan Gantung Gunung Merlawan, Wujud Nyata “Polri Untuk Masyarakat”
“Sesudah bertahun-tahun melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitar, serta bersosialisasi ke berbagai tokoh masyarakat dan agama, jemaat tetap diusir sehingga kini harus mengungsi ke Jalan TB Simatupang,” tambahnya.
Menurut August, ketakutan dan ketidaknyamanan itulah yang merusak kejiwaan masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak lagi memandang persoalan ini sebagai masalah di tingkat wilayah semata.
Ia menilai Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya gagal menciptakan kondisi yang rukun bagi warganya beribadah, sehingga butuh campur tangan langsung gubernur.
“Pak Gubernur tidak boleh menggampangkan ini. Perkara ini tidak boleh dianggap hanya sebagai permasalahan di tingkat wilayah. Jelas-jelas selama puluhan tahun persoalan ini didiamkan,” tutupnya.
(RM/SABAR PURBA/TP)
